Senin, 16 Maret 2015

terima kasih WASSALAMUALAIKUM WARRAHMATULLAHI WABAROKATUH

nilainya yang bagus ya awas kalo kecil......
aku bilangin ayah akuuu

apa sih abang liat liat blog aku KEPOOOOO

haloooo
Namaku HIBALIAMAWADDA sekarang 9B
bentar lagi mau masuk SMA yeeee

Jumat, 13 Maret 2015

Makna Gotong Royong

OPINI | 27 February 2014 | 01:25

Dibaca: 3000

Komentar: 0

Ilustrasi oleh: Saharudin Dae

“Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua”.
Demikian sepenggal ungkapan pidato Presiden Soekarno untuk menjadikan gotong royong sebagai landasan semangat membangun bangsa. Hal itu disampaikannya kepada seluruh peserta sidang BPUPKI, 1 Juni 1945.
Gotong royong bukanlah pameo asing di negeri ini, sudah sejak dulu para leluhur kita menjadikannya sebagai budaya bangsa. Wujudnya bisa dalam bentuk kerja bakti membangun sarana umum, membersihkan lingkungan, tolong menolong saat pesta pernikahan atau upacara adat, dan bahkan tolong menolong saat terjadi bencana alam. Biasanya bentuk pertolongan yang diberikan berupa bahan makanan, uang, dan tenaga.
Namun, derasnya arus globalisasi menjadikan aktualisasi dari pameo tersebut terseret jauh dari kehidupan masyarakat saat ini, gotong royong menjadi asing untuk disaksikan keberadaannya saat ini. Kita perlu jujur dan tidak lagi berpura-pura menutup mata pada kenyataan hari ini, bahwa gotong royong telah menjadi ‘budaya langka’. Benarkah demikian? Lantas, dimanakah ia kini berada? Mengapa nilai luhur yang pernah menjadi jati diri bangsa kini menjadi asing di negerinya sendiri?
Untuk menjawabnya, mari kita awali dengan membahas subjek dari topik ini terlebih dulu, yaitu manusia. Aristoteles, seorang ahli filsafat Yunani mengemukakan pendapatnya bahwa sebagai mahluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia senantiasa saling membutuhkan satu sama lainnya guna mewujudkan keselarasan hubungan antara sesama anggota masyarakat lainnya. Artinya, di dalam setiap diri manusia pasti terdapat jiwa sosial, atau naluri saling membutuhkan satu sama lain. Dari urusan lahir hingga urusan liang lahat, manusia tidak bisa mengurusnya seorang diri. Hal inilah yang menjadi fitrah dari setiap manusia sebagai individu sekaligus mahluk sosial. Dengan demikian, paham individualisme yang selalu melihat segala hal dari kacamata ‘aku’, atau menonjolkan ego pribadi tentu tidak sesuai dengan fitrah manusia sebagai mahluk sosial.
Pudarnya Budaya Gotong Royong
Seiring berjalannya waktu, semangat kebersamaan pasca kemerdekaan Indonesia seolah terpinggirkan, dikucilkan atau disudutkan hanya kepada penduduk di wilayah pedalaman yang jauh dari pusat kota. Seolah istilah gotong royong menjadi ‘frasa kampungan’ bagi sebagian masyarakat, khususnya masyarakat kota. Masyarakat kota cenderung mengandalkan dinas kebersihan untuk urusan kebersihan atau satpam/hansip untuk urusan keamanan lingkungan. Sehingga gotong royong seolah hanya cocok diterapkan di wilayah perkampungan saja, sedangkan masyarakat kota tidak perlu lagi menerapkannya.
Salah satu sebabnya adalah adanya miskonsepsi dari sebuah istilah populer “modernisasi”. Istilah modernisasi sepatutnya membantu tercapainya tujuan bersama, bukan melahirkan para individualis yang hanya selalu mengedepankan ego sesaat mereka. Apakah itu ego dalam bentuk mengejar kepuasan materi, seksual dan gengsi (red: posisi/jabatan), pastinya ketiga hal itu tidak akan pernah terpuaskan. Ibarat menyiram bara api dengan minyak tanah yang hanya akan membuat api menjadi lebih besar, seperti itulah para manusia individualis mengejar tujuan hidupnya yang tidak pernah terpuaskan.
Manusia yang belajar dari pengalaman hidupnya pasti akan menemukan bahwa hidup bermasyarakat secara damai dan penuh keselarasan adalah suatu kebutuhan yang kemudian akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Mengutip pendapat Umar Kayam di majalah Prisma No. 3 Th XVI 1987:
Bahwa sejak manusia bergabung dalam suatu masyarakat, agaknya keselarasan menjadi suatu kebutuhan. Betapa tidak, ketika pengalaman mengajari manusia hidup bermasyarakat jauh lebih menguntungkan, efisien dan efektif daripada hidup soliter, sendirian, maka pada waktu itu pula manusia belajar untuk menenggang dan bersikap toleran terhadap yang lain.
Hal tersebut menjelaskan bahwa sejatinya manusia adalah mahluk yang mendambakan keselarasan berujung perdamaian, bukan kekerasan berujung perpecahan seperti yang sering terjadi hari ini. Berdasarkan pengalamannya, akhirnya manusia memahami bahwa untuk menjaga kelangsungan hidupnya diperlukan upaya bekerja bersama orang lain, atau upaya interaksi yang dibatasi oleh koridor tatanan yang berlaku pada masyarakat di lingkungan tempatnya menetap.
Namun pada kenyataannya, sudah begitu banyak yang menyerukan pesan cinta damai, tapi yang terjadi justru “perang” semakin ramai. Mengapa terjadi hal yang demikian? Bukankah setiap agama di dunia mengajarkan perdamaian? Tapi kenapa pertikaian atau konflik berujung tindak kekerasan begitu mudah ditemui, bahkan semakin ironis ketika agama justru menjadi salah satu pemicunya. Seperti apa yang pernah terjadi di Poso, Maluku, Madura, dan Aceh pada level nasional, dan di Palestina, Afghanistan, Irak, Mesir dan Suriah pada level internasional.
Sekali lagi, kenyataan membuktikan bahwa hari ini telah terjadi kebekuan spiritual yang menyebabkan hubungan kasih antara sesama manusia menjadi dingin. Apabila kebekuan spiritual tersebut tidak segera dicairkan, maka budaya kekerasan akan senantiasa mewarnai hidup dan kehidupan manusia seterusnya. Hal itu akan terus terjadi selama masih ada sekumpulan manusia yang menyampaikan kebenaran versi golongannya masing-masing, terlebih dengan cara memaksa. Sehingga friksi berujung konflik pasti akan terus terjadi.
Jika hal yang demikian terus terjadi, lantas kemanakah fitrah manusia yang katanya “mahluk sosial” dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi? Bukankah Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal? Perihal ini, ada beberapa pendapat yang dikemukakan para pakar untuk menjawab persoalan ini, diantaranya adalah pakar antropologi, Koentjaraningrat. Beliau menjelaskan bahwa seringkali yang menjadi faktor pemicu konflik adalah adanya unsur pemaksaan paham/keyakinan suatu kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok masyarakat lainnya. Biasanya, unsur pemaksaan ini terjadi karena adanya pola pikir sempit atau “fanatisme buta” para penganutnya yang menjadikan mereka lupa memaknai istilah “mahluk sosial”.
Terbentuknya pola pikir tersebut bukan tanpa sebab. Era digital atau teknologi informasi saat ini adalah salah satu yang saat ini relevan untuk turut membidani lahirnya pola pikir tersebut. Yasraf Amir Piliang, di dalam bukunya yang berjudul Dunia Yang Berlari: Mencari Tuhan-Tuhan Digital, menuliskan bahwa setidaknya ada tiga tingkat yang mengubah cara kita melihat manusia sebagai mahluk sosial, bahkan cara kita memaknai istilah “sosial”.
Pertama, pada tingkat individu, teknologi informasi telah mengubah pemahaman kita tentang identitas. Media komunikasi yang dijembatani oleh komputer telah melenyapkan batas-batas identitas. Di dalamnya setiap orang bisa menjadi orang lain, atau seakan-akan menjadi beberapa orang yang berbeda pada waktu bersamaan. Kekacauan identitas tersebut akan mempengaruhi persepsi, pikiran, personalitas, dan gaya hidup setiap orang. Singkatnya, teknologi informasi yang telah membidani lahirnya dunia maya, rentan menjadi dunia yang anonim (tanpa identitas). Dan pada tingkat individu, media komunikasi dalam era teknologi informasi dapat menciptakan satu ketergantungan. Ia dapat menjadi semacam “candu” yang dapat menciptakan “kecanduan komunikasi”, sehingga orang dapat berjam-jam duduk di belakang komputer, hanyut di dalam dunia maya internet.
Kedua, pada tingkat “interaksi antar-individual” atau “interaksi sosial”. Interaksi sosial di dunia maya cenderung tidak dilakukan di dalam sebuah ruang teritorial (tempat) yang nyata (dalam pengertian konvensional), akan tetapi terjadi dalam sebuah halusinasi teritorial. Di dalam halusinasi teritorial tersebut, orang boleh jadi lebih mengenal seorang teman dekatnya di internet yang tinggalnya ribuan kilometer, ketimbang tetangga dekatnya sendiri. Bahkan, boleh jadi ia lebih mengenal “saudara”-nya di internet ketimbang “saudara” kandungnya sendiri.
Ketiga, pada tingkat “komunitas virtual”. Perbedaan mendasar antara komunitas tradisional dan komunitas virtual adalah bahwa pada komunitas tradisional atau masyarakat pada umumnya memiliki konvensi (kesepakatan) sosial atau aturan/hukum seperti hukum adat, memiliki lembaga hukum (yudikatif), serta memiliki pemimpin. Sedangkan pada komunitas virtual, pemimpin, aturan main dan kontrol sosial yang demikian boleh dikatakan tidak ada. Setiap orang seakan menjadi pemimpin, pengontrol, dan penilai dirinya sendiri. Hal inilah yang kemudian berkembang menjadikan komunitas virtual rentan melahirkan masyarakat “anarkis”, karena di dalamnya “apa pun boleh”. Tidak ada batasan hukum, tidak ada batasan moral, bahkan tidak ada batasan sama sekali. Dengan demikian, komunitas ini dianggap sangat rapuh, bahkan berpotensi untuk memicu suasana chaos (tidak teratur).

Konsekuensi Massal Jika Gotong Royong Ditinggalkan
Memudarnya nilai gotong royong dapat terjadi apabila rasa kebersamaan mulai menurun dan setiap pekerjaan tidak lagi bersifat sukarela, bahkan hanya dinilai dengan materi atau uang. Sehingga jasa selalu diperhitungkan dalam bentuk keuntungan materi, akibatnya rasa kebersamaan makin lama akan semakin menipis dan penghargaan hanya dapat dinilai bagi mereka yang memiliki dan membayar dengan uang. Kondisi yang serba materi seperti saat ini telah menjadikan nilai-nilai kebersamaan yang luhur semakin luntur dan tidak lagi bernilai.
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, tentu kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika gotong royong semakin tersingkirkan, digantikan nilai-nilai individualisme yang lahir dari perkawinan antara kapitalisme dan neoliberalisme. Apa yang terjadi kemudian adalah semakin mudahnya bangsa ini dipecah-belah, dikotak-kotakan, dan diadu-domba oleh pihak asing yang tentu akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Imbasnya, warna merah putih yang sejatinya identitas kita akan terancam pudar, seiring dengan pudarnya semangat gotong royong itu sendiri.
Senada dengan hal tersebut, Djuyoto Suntani telah menuangkan gagasannya dalam buku berjudul Tahun 2015, Indonesia “Pecah”. Menurutnya, Indonesia kini juga sedang digarap untuk dipecah-pecah menjadi sekitar 17 negara bagian oleh kekuatan kelompok kapitalisme dan neoliberalisme, yang berakar pada paham sekularisme. Sebabnya adalah tidak ada figur atau tokoh pemersatu yang berperan menjadi Bapak Seluruh Bangsa, pertengkaran sesama anak bangsa yang terus terjadi di tengah upaya strategis dari konspirasi global, dan adanya nama Indonesia yang bukan asli dari Nusantara.
Untuk itu diperlukan sebuah konsepsi yang mampu mengatasi kebekuan spiritual dan amnesia kolektif akan jati diri bangsa yang sebenarnya di tengah ancaman perpecahan bangsa. Konsepsi yang tidak boleh berakhir pada level wacana, sehingga perlu upaya aktualisasi yang tidak melanggar konstitusi. Singkatnya, konsepsi yang harus kembali dianut adalah ideologi yang telah menjadi konvensi nasional para pendiri bangsa ini. Tak lain konsepsi yang dimaksud adalah Pancasila. Olehnya itu, upaya reinterpretasi, reinternalisasi, serta reaktualisasi nilai-nilai Pancasila menjadi relevan adanya di tengah anomali kehidupan sosial saat ini.
Gotong Royong Dalam Pancasila
Di tengah segala perbedaan yang ada, kita patut bersyukur bisa disatukan dalam konsep Indonesia yang menganut Pancasila sebagai pedoman dasarnya. Mengacu pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kita perlu menyadari akan anugerah yang diberikanNya, sebab atas nama Tuhan Yang Maha Esa kita bisa disatukan untuk bisa menuju Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dengan cara bergotong royong. Dengan demikian, hubungan antara Gotong Royong dengan Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak boleh dipisahkan.
Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran Soekarno perihal cita-citanya untuk mewujudkan sebuah bangsa yang menjadikan gotong royong sebagai jati dirinya. Sebagaimana amanat beliau menjelang lahirnya bangsa Indonesia. “Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong”. Alangkah hebatnya! Negara Gotong-Royong!”, tegasnya di depan peserta sidang BPUPKI, 1 Juni 1945.
Adanya persamaan beban yang dirasakan bersama-sama adalah embrio sifat solidaritas yang akan menumbuhkan persatuan dan kesatuan antara sesama anak bangsa. Beratnya beban yang dipikul tidak akan lagi terasa berat ketika diselesaikan secara gotong royong. Alhasil, permasalahan dan seberat dan sesulit apapun pasti akan mampu diselesaikan dengan cara ini. Kekuatan inilah yang pernah menjadikan bangsa Nusantara sebagai bangsa yang disegani oleh bangsa lain, terutama pada masa Sriwijaya dan Majapahit.
Gotong royong adalah sebuah sarana untuk mempersatukan berbagai macam perbedaan. Karena memang persatuan dan kesatuan adalah syarat utama yang menentukan kuat atau tidaknya sebuah bangsa mampu bertahan dalam percaturan bangsa-bangsa di dunia, yang juga menentukan apakah bangsa Indonesia mampu berada di atas segala bangsa atau tidak. Berbagai macam perbedaan yang ada pada teritorial suatu bangsa sepatutnya dapat disatukan melalui penyatuan visi dan misi yang berlandaskan kebenaran universal, dan hal tersebut sudah menjadi komposisi utama Pancasila.

Pengertian Lingkungan Masyarakat Menurut Para Ahli

Berbicara mengenai lingkungan masyarakat tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Terlebih kita sendiri berada dalam lingkungan masyarakat. Entah kita sedang di pedesaan, perkampungan atau perkotaan kita tetap hidup di dalam suatu lingkungan dengan masyarakat lain. Lingkungan masyarakat adalah tempat kita untuk bersosialisasi dengan orang lain. Karena sebagai manusia kita merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.

Ada beberapa pengertian lingkungan masyarakat menurut para ahli, diantaranya adalah:

St. Munajat Danusaputra

Lingkungan merupakan kondisi yang didalamnya terdapat manusia dan aktivitasnya. Lingkungan masyarakat mempengaruhi kesejahteraan manusia dan tingkah laku manusia yang tinggal didalamnya.

Paul B. Horton

Dalam lingkungan masyarakat terdapat manusia-manusia yang terbilang mandiri, sudah tinggal bersama-sama dalam jangka waktu yang cukup lama, berdiam pada satu wilayah dan memiliki kesamaan budaya. Sebagian besar dari mereka melakukan kegiatan yang sama dan berkomunikasi satu sama lain.

Pengertian Lingkungan Masyarakat Menurut Para Ahli

Soerjono Soekanto

Ciri-ciri lingkungan masyarakat adalah:

Jumlah manusia yang hidup bersama sebanyak dua orang atau lebih
Tinggal bersama dalam waktu yang cukup lama
Menyadari bahwa mereka adalah kesatuan
Memiliki sistem untuk hidup bersama karena merasa terkait antara satu sama lain

Peter L. Berger

Lingkungan dalam masyarakat harus didukung oleh masyarakat yang memiliki keseluruhan kompleks dan terdiri dari bagian-bagian yang menyatukan mereka.

Robert Maciver

Dalam lingkungan masyarakat harus sistem hubungan yang sudah ditertibkan.

Yang dimaksud adalah ‘manusia yang tinggal dalam satu lingkungan memiliki tujuan yang sama’ adalah tujuan untuk tinggal dan hidup di wilayah tersebut dengan nyaman. Jika sudah sama-sama memiliki rasa nyaman, manusia akan membentuk perkumpulan atau organisasi dengan anggota yang lebih kecil. Organisasi dalam masyarakat dibentuk oleh dua orang atau lebih yang memiliki visi dan misi yang serupa. Untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman diperlukan campur tangan masyarakat itu sendiri untuk bergotong royong mewujudkan kenyamanan di tempat tinggalnya. Tentu diperlukan hukum atau aturan yang mengatur lingkungan masyarakat agar tidak terjadi perselisihan.

http://www.duniapelajar.com/2014/08/02/pengertian-lingkungan-masyarakat-menurut-para-ahli/

Museum Konferensi Asia Afrika

Bahasa Indonesia English

Museum Konferensi Asia Afrika merupakan salah satu museum yang berada di kota Bandung. Terletak di Jl.Asia Afrika No.65. Museum ini merupakan memorabilia Konferensi Asia Afrika. Museum ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Gedung Merdeka. Secara keseluruhan Gedung Merdeka memiliki dua bangunan utama, yang pertama disebut Gedung Merdeka sebagai tempat sidang utama, sedangkan yang berada di samping Gedung Merdeka adalah Museum Konferensi Asia Afrika sebagai tempat memorabilia Konferensi Asia Afrika.

Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955 mencapai kesuksesan besar, baik dalam mempersatukan sikap dan menyusun pedoman kerja sama di antara bangsa-bangsa Asia Afrika maupun dalam ikut serta membantu terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia. Konferensi ini melahirkan Dasa Sila Bandung yang kemudian menjadi pedoman bangsa-bangsa terjajah di dunia dalam perjuangan memperoleh kemerdekaannya dan yang kemudian menjadi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerja sama dunia. Kesuksesan konferensi ini tidak hanya tampak pada masa itu, tetapi juga terlihat pada masa sesudahnya, sehingga jiwa dan semangat Konferensi Asia Afrika menjadi salah satu faktor penting yang menentukan jalannya sejarah dunia. Semua itu merupakan prestasi besar yang dicapai oleh bangsa-bangsa Asia Afrika.

Jiwa dan semangat Konferensi Bandung telah berhasil memperbesar volume kerja sama antar bangsa-bangsa Asia dan Afrika, sehingga peranan dan pengaruh mereka dalam hubungan percaturan internasional meningkat dan disegani. Dalam rangka membina dan melestarikan hal tersebut, adalah penting dan tepat jika Konferensi Asia Afrika beserta peristiwa, masalah, dan pengaruh yang mengitarinya diabadikan dalam sebuah museum di tempat konferensi itu berlangsung, yaitu di Gedung Merdeka di Kota Bandung, kota yang dipandang sebagai ibu kota dan sumber inspirasi bagi bangsa-bangsa Asia Afrika. Sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., sering bertemu muka dan berdialog dengan para pemimpin negara dan bangsa Asia Afrika. Dalam kesempatan-kesempatan tersebut beliau sering mendapat pertanyaan dari mereka tentang Gedung Merdeka dan Kota Bandung tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika. Berulang kali pembicaraan tersebut diakhiri oleh pernyataan keinginan mereka untuk dapat mengunjungi Kota Bandung dan Gedung Merdeka.

Terilhami oleh hal tersebut serta kehendak untuk mengabadikan Konferensi Asia Afrika, maka lahirlah gagasan beliau untuk mendirikan Museum Konperensi Asia Afrika di Gedung Merdeka ini. Gagasan tersebut dilontarkan dalam forum rapat Panitia Peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika (1980) yang dihadiri antara lain Direktur Jenderal Kebudayaan Prof. Dr. Haryati Soebadio sebagai wakil dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ternyata gagasan itu mendapat sambutan baik, termasuk dari Presiden RI Soeharto. Gagasan pendirian Museum Konperensi Asia Afrika diwujudkan oleh Joop Ave sebagai Ketua Harian Panitia Peringatan 25 Tahun Konferensi Asia Afrika dan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri, bekerja sama dengan Departemen Penerangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat, dan Universitas Padjadjaran. Perencanaan dan pelaksanaan teknisnya dikerjakan oleh PT. Decenta, Bandung. Museum Konperensi Asia Afrika diresmikan berdirinya oleh Presiden RI Soeharto pada tanggal 24 April 1980 sebagai puncak peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika. GEDUNG MERDEKA (Tempat Berlangsungnya Konferensi Asia Afrika). Tahun 1895 Gedung Merdeka yang terletak di Jalan Asia Afrika Nomor 65 Bandung, dibangun pertama kali pada tahun 1895 sebagai tempat berkumpulnya orang-orang Eropa, terutama Belanda, yang tinggal di Bandung dan sekitarnya. Banyak di antara mereka adalah pengusaha kebun teh dan opsir Belanda. Mereka mendirikan sebuah perkumpulan yang dikenal dengan nama Societeit Concordia pada tanggal 29 Juni 1879. Tujuannya adalah "de bevordering van gezellig verkeera". Sebagai tempat pertemuan, sebelumnya mereka biasa berkumpul, duduk-duduk sambil minum teh, di Warung De Vries.

Selanjutnya (1895) mereka pindah ke gedung di seberang Warung De Vries, yang diberi nama Concordia, dengan luas tanah 7.983 meter persegi. Pada tahun tersebut tempat ini hanya berupa bangunan sederhana, yang sebagian dindingnya terbuat dari papan dan penerangan halamannya memakai lentera minyak tanah. Bangunan ini berada di sudut jalan "Groote Postweg" (sekarang Jalan Asia Afrika) dan "Bragaweg" (sekarang Jalan Braga). Sisi sebelah kanannya berdekatan dengan kali Tjikapoendoeng (Cikapundung) yang sejuk karena banyak ditumbuhi pohon rindang. TAHUN 1921 Gedung Societeit Concordia dibangun kembali pada tahun 1921 dengan gaya arsitektur modern (Art Deco) yang fungsional dan lebih menonjolkan struktur oleh perancang C.P. Wolff Schoemaker. Gedung ini berubah wajah menjadi gedung pertemuan "super club" yang paling mewah, lengkap, eksklusif, dan modern di Nusantara. Lantainya terbuat dari marmer buatan Italia. Ruangan-ruangan tempat minum dan bersantai terbuat dari kayu cikenhout. Penerangannya menggunakan lampu-lampu hias kristal. Ruangan-ruangan dalam gedung cukup memadai untuk menampung kegiatan-kegiatan pertunjukan kesenian. Luas seluruh tanahnya 7.500 m2.

Tahun 1940 Societeit Concordia kembali mengalami perombakan pada tahun 1940 dengan gaya arsitektur International Style dengan bantuan arsitek A.F. Aalbers. Bangunan gaya arsitektur ini bercirikan dinding tembok plesteran dengan atap mendatar, tampak depan bangunan terdiri dari garis dan elemen horizontal, sedangkan bagian gedung bercorak kubistis. Pada masa pendudukan tentara Jepang (1942-1945), Gedung Societeit Concordia berganti nama menjadi Dai Toa Kaikan dan difungsikan sebagai pusat kebudayaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, gedung tersebut dijadikan markas para pemuda Indonesia di Bandung guna menghadapi tentara Jepang yang tidak bersedia menyerahkan kekuasaannya.

Sekitar tahun 1949, sejak pemerintahan pendudukan, Gedung Societeit Concordia diperbaiki dan difungsikan kembali sebagai Societeit Concordia, tempat pertemuan orang-orang Eropa (termasuk juga beberapa orang Indonesia). Di gedung ini kembali seperti biasa diselenggarakan lagi pertunjukan kesenian, pesta, restoran, dan pertemuan umum lainnya. TAHUN 1955 Sehubungan dengan keputusan pemerintah Indonesia (1954) yang menetapkan Bandung sebagai tempat Konferensi Asia Afrika, maka Gedung Societeit Concordia terpilih sebagai tempat berlangsungnya konferensi. Hal ini disebabkan gedung tersebut adalah gedung tempat pertemuan umum yang paling besar dan paling megah di Bandung. Selain itu lokasinya berada di tengah-tengah kota dan berdekatan dengan hotel terbaik, yaitu Hotel Savoy Homann dan Preanger.

Sejak awal tahun 1955, Gedung Societeit Concordia mulai dipugar untuk disesuaikan kegunaannya sebagai tempat penyelenggaraan konferensi bertaraf internasional. Pemugaran gedung ditangani oleh Jawatan Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Ir. R. Srigati Santoso. Menjelang konferensi (7 April 1955), gedung ini diganti namanya oleh Presiden Soekarno menjadi Gedung Merdeka. Untuk informasi lebih lajut, silakan kunjungi website resmi Museum Konferensi Asia Afrika.

All is a huge prestige that gained by the Asian African Nations. The spirit of Bandung had succeeded in widening the work volume among Asian African Nations. As a consequence, their influence and their role in international cooperation are increased and more respected. In order to maintain those mentions above, it is important if the Asian-African Conference with its event is maintained eternally in a museum where the conference was held, Gedung Merdeka, Bandung, a city that is considered as a capital city and a source of inspiration for the Asian-African Nations.

Historical Building Museum of The Asian-African Conference Pictures The Asian-African Conference which was held on 18th to 24th April 1955 in Bandung gained a big success both in formulating common concerns and in preparing operational guidance for cooperation among Asian African Nation as well as in creating world order and world peace. The conference has had a result Dasasila Bandung, which became the guideline for the colonized countries in fighting for their independence. It also became the fundamental principles in promoting world peace and international cooperation. The success of the conference was not only for the time being but also for the time after so that the soul and spirit of the Asian-African Conference becomes one of the most important factor that deciding world history. All is a huge prestige that gained by the Asian African Nations.

The spirit of Bandung had succeeded in widening the work volume among Asian African Nations. As a consequence, their influence and their role in international cooperation are increased and more respected. In order to maintain those mentions above, it is important if the Asian-African Conference with its event is maintained eternally in a museum where the conference was held, Gedung Merdeka, Bandung, a city that is considered as a capital city and a source of inspiration for the Asian-African Nations. As a Minister of Foreign Affairs, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., often met and got involved in some discussions with some of the Asian African Leaders. They frequently asked him about Gedung Merdeka and City of Bandung, which was the venue of the Asian-African Conference. The discussions were always ended with their wishes to be able to visit Bandung and Gedung Merdeka.

Inspired by desires to eternalize the Asian-African Conference, the idea of establishing a Museum of the Asian-African Conference in Gedung Merdeka was born by Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.. The idea was delivered in the meeting of the Committee for the Commemoration of the 25th Anniversary of the Asian-African Conference (1980), which was attended by Directorate General of Culture, Prof. Dr. Haryati Soebadio as a representative for the Department of Culture and Education. Fortunately, the idea was fully supported including President of the Republic of Indonesia, Soeharto. The idea of establishing the Museum of the Asian-African Conference had been materialized by Joop Ave, the Executive Chairman of the Committee of the 25th Anniversary of the Asian-African Conference and Director General of Protocol and Consular in the Department of Foreign Affairs in cooperation with Department of Information, Department of Education and Culture, the Provincial Government of West Java, and Padjadjaran University. The technical planning and its execution was carried out by PT Decenta, Bandung. The Museum of the Asian-African Conference was inaugurated by President of the Republic of Indonesia, Soeharto on 24th April 1980 as the culmination of the 25th Anniversary of the Asian-African Conference. Gedung Merdeka (The Venue of the Asian African Conference) YEAR 1895 Gedung Merdeka located on Jalan Asia Afrika Number 65Bandung was built in 1895 as a meeting place for European people, especially who lived in Bandung and its surroundings. Most of them were the owner of the tea plantation and Dutch officers. They established a society which was well known as Societeit Concordia on 29th June 1879. The purpose of the society was "de bevordering van gezellig verkeer". As a meeting place, at first they used to gather having some tea in the Warung De Vries.

Afterwards, (1895) they moved in to a building opposite to the Warung De Vries, named Concordia which takes 7.983 meter square. In that year, the building was a simple one which its walls were made of wood and the source of its light at night were only gasoline lanterns. The building was located in the corner of "Groote Postweg" (now Jalan Asia Afrika) and "Bragaweg" (now Jalan Braga). Its left wing is next to Tjikapoendoeng River (Cikapundung) which was very comfortable since there were many thick trees grew. YEAR 1921 Societeit Concordia Building was rebuilt in 1921 in a more functional and structural modern architecture (Art Deco) by designer C. P Wolff Schoemaker. The building modified its fade and became the most luxurious, complete, exclusive and modern "super club" building in Indonesia. The floors were made of Italian marbles. The bar and common room were made of cikenhout wood, while the gorgeous crystal chandeliers were the lamplights. The rooms inside the building had a capacity to accommodate various art performances. The land covered 7,500 m2.

Year 1940 Societeit Concordia was renovated again in 1940 with new international style architecture with the help of Architect A. F Aalbers. This new architecture style was marked by plasterboard with a flat roof. The front part of the building consisted of lines and horizontal elements, while inside of the building was dominated by cubism style. During the Japanese occupation (1942-1945), the name of Societeit Concordia Building was changed into Dai Toa Kaikan and functioned as the cultural centre. After Indonesian proclamation of independence on August 17, 1945, the building was used as the headquarter of Indonesian youth in Bandung in order to fight the Japanese troops who were not willing to surrender.

Since 1949, in the occupation government, Societeit Concordia Building was renovated and refunctioned as Societeit Concordia, the gathering place of Europeans (including some of Indonesians) The building was again used for art performances, parties, restaurants and other gatherings as well. Year 1955 Regarding Indonesian Government decree (1954) to inaugurate Bandung as the city of Asian-African, Societeit Concordia Building was chosen as the venue for the conference, because it was the biggest and most luxurious building in Bandung. Furthermore, it was located in the middle of the city and close to the best hotels in town, Savoy Homann and Preanger Hotel.

Since the beginning of 1955, Societiet Concordia Building was started to be renovated to accommodate its function as the venue for international conference. The renovation was managed by Department of Public Works, Province of West Java, headed by Ir. R. Srigati Santoso. Prior to the conference, the building was renamed by President Soekarno and became Gedung Merdeka (April 7, 1955).

http://www.bandungtourism.com/tododet.php?q=Museum%20Konferensi%20Asia%20Afrika

Latar Belakang Sejarah Isi Perjanjian Renville

Diposkan oleh Permana Demak di 10/27/2014

Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda, dan KTN sebagai perantaranya. Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda menempatkan seorang Indonesia yang bernama Abdulkadir Wijoyoatmojo sebagai ketua delegasinya. Penempatan Abdulkadir Wijoyoatmojo ini merupakan siasat pihak Belanda dengan menyatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri Indonesia dan bukan menjadi masalah intemasional yang perlu adanya campur tangan negara lain.

Isi Perjanjian Renville dari persetujuan itu adalah sebagai berikut.

Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS).
Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesiaa Belanda.
Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara.
Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat.
Antara enam bulan sampai satu tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante RIS.
Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda (daerah kantong) harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia.

Kerugian Perjanjian Renville Bagi Indonesia

Persetujuan Renville berhasil ditandatangani oleh kedua belah pihak tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville ini menyebabkan kedudukan Republik Indonesia semakin tersudut dan daerahnya semakin sempit. Hal ini merupakan ini merupakan akibat dari diakuinya garis Van Mook sebagai garis perbatasan baru hasil Agresi Militer Belanda 1. Sementara itu, kedudukan Belanda semakin bertambah kuat dengan terbentuknya negara-negara boneka.

Setelah penandatanganan Persetujuan Renville, pihak pemerintah menghadapi tentangan sangat berat dan mengakibatkan Kabinet Amir Syarifuchlin jatuh. Kabinet Amir Syarifuddin kemudian digantikan oleh Kabinet Harta. Namun di bawah pemerintahan Hatta muncul banyak rongrongan dan salah satunva dilakukan oleh bekas Perdana Menteri Amir Syarifuddin dengan organisasinya yang bernama Front Demokrasi Rakyat. Puncak dari pergolakan itu adalah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, keadaan seperti itu dimanfaatkan pihak Belanda untuk melancarkan Militer 2.

http://jagosejarah.blogspot.com/2014/09/perjanjian-renville.html

Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia : "Tak Pernah Terhenti"

Komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia, hampir setiap pemilihan kepala negara tak luput dari kesungguhan meneropong apa komitmen yang diberikan oleh calon kepala negara untuk memberantas korupsi. Tak pelak ini terjadi karena korupsi terus terjadi menggerus hak rakyat atas kekayaan negara. Kekayaan negara yang berlimpah, nyaris tak tersisa untuk kesejahteraan masyarakat. Semuanya tergerus oleh perilaku licik birokrat berkongkalingkong dengan para koruptor. Komitmen pemberantasan korupsi ini juga menjadi daya tarik pemilih untuk mencari calon kepala negara yang memiliki komitmen nyata dan memberikan secercah harapan bahwa setiap orang yang berbuat curang pada negara layak diusut sampai penghabisan.

Komitmen kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu masih terngiang dalam pendengaran kita, bahkan mungkin lengkap dengan cengkok gaya bahasa dalam pidatonya yang disampaikan bahwa dirinya akan berada di garda terdepan dalam pemberantasan negeri ini. Rupanya komitmen yang disampaikan oleh SBY ini bukan barang baru. Pendahulunya, Soeharto pernah menyatakan komitmen yang sama. Saat itu tahun 1970 bersamaa dengan Peringatan Hari Kemerdekaan RI, Soeharto-Presiden saat itu-mencoba meyakinkan rakyat bahwa komitemn memberantas korupsi dalam pemerintahannya sangat besar dan ia juga menegaskan bahwa dia sendiri yang akan memimpin pemberantasan korupsi. “Seharusnya tidak ada keraguan, saya sendiri yang akan memimpin.”

Tak semudah diucapkan, komitmen pemberantasan korupsi memang berat untuk dilakukan. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dicanangkan di setiap periode pemerintahan negara ini. Beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Peraturan yang dikenal dengan Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut.

Di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malahan memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970 yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya.

Masih di tahun yang sama, mantan wakil presiden pertama RI Bung Hatta memunculkan wacana bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia. Padahal, lanjut Hatta, korupsi telah menjadi perilaku dari sebuah rezim baru yang dipimpin Soeharto, padahal usia rezim ini masih begitu muda. Hatta seperti merasakan cita-cita pendiri Republik ini telah dikhianati dalam masa yang masih sangat muda. Ahli sejarah JJ Rizal mengungkapkan, “Hatta saat itu merasa cita-cita negara telah dikhianati dan lebih parah lagi karena korupsi itu justru seperti diberi fasilitas. Padahal menurut dia, tak ada kompromi apapun dengan korupsi.”

Banjir Peraturan Pemberantasan Korupsi
Orde baru bisa dibilang paling banyak mengeluarkan peraturan karena masa Orde Baru yang cukup panjang. Namun sayangnya tidak banyak peraturan yang dibuat itu berlaku efektif dan membuat korupsi sedikit berkurang dari bumi Indonesia. Menyambung pidatonya di Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1970, pemerintahan Soeharto mengeluarkan UU No.3 tahun 1971 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi. Aturan ini menerapkan pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimum Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi.

Melengkapi undang-undang tersebut, dokumen negara Garis-garis Besar Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi salah satunya adalah kemauan rakyat untuk memberantas korupsi. Namun pelaksanaan GBHN ini bocor karena pengelolaan negara diwarnai banyak kecurangan dan kebocoran anggaran negara di semua sektor tanpa ada kontrol sama sekali.

Organ-organ negara seperti parlemen yang memiliki fungsi pengawasan dibuat lemah. Anggaran DPR ditentukan oleh pemerintah sehingga fungsi pengawasan tak ada lagi. Lembaga yudikatif pun dibuat serupa oleh rezim Orde Baru, sehingga taka da kekuatan yang tersisa untuk bisa mengadili kasus-kasus korupsi secara independen. Kekuatan masyarakat sipil dimandulkan, penguasa Orde Baru secara perlahan membatasi ruang gerak masyarakat dan melakukan intervensi demi mempertahankan kekuasaannya.

Berikut ini beberapa peraturan yang terbit di masa Orde Baru berkaitan dengan pemberantasan korupsi :

GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara;
GBHN Tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah-Langkah dalam rangka Penertiban Aparatur Negara dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan Kuangan Negara, Pungutan-Pungutan Liar serta Berbagai Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan;
Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi;
Keppres No. 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS;
Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Reformasi : Perjuangan pemberantasan korupsi masih berlangsung
Berganti rezim, berganti pula harapan rakyat Indonesia untuk bisa mengenyahkan koruptor dari Indonesia. Orde Baru kandas, muncul pemerintahan baru yang lahir dari gerakan reformasi pada tahun 1998. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid Muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pemerintahan Gus Dur kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.

Pada masa itu, ada beberapa catatan langkah radikal yang dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur. Salah satunya, mengangkat Baharudin Lopa sebagai Menteri Kehakiman yang kemudian menjadi Jaksa Agung. Kejaksaan Agung RI sempat melakukan langkah-langkah kongkret penegakan hukum korupsi. Banyak koruptor kelas kakap yang diperiksa dan dijadikan tersangka pada saat itu.

Di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, berbagai kasus korupsi menguap dan berakhir dengan cerita yang tidak memuaskan masyarakat. Masyarakat mulai meragukan komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan saat itu karena banyaknya BUMN yang ditenggarai banyak korupsi namun tak bisa dituntaskan. Korupsi di BULOG salah satunya.

Di tengah kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurusi korupsi, pemerintahan Megawati kemudia membentuk Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK Lahir, Pemberantasan Korupsi Tak Pernah Terhenti
Perjalanan panjang memberantas korupsi seperti mendapatkan angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Meskipun sebelumnya, ini dibilang terlambag dari agenda yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, pembahasan RUU KPK dapat dikatakan merupakan bentuk keseriusan pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam pemberantasan korupsi. Keterlambatan pembahasan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh banyak sebab. Pertama, perubahan konstitusi uang berimpilkasi pada perubahan peta ketatanegaraan. Kedua, kecenderungan legislative heavy pada DPR. Ketiga, kecenderungan tirani DPR. Keterlambatan pembahasan RUU KPK salah satunya juga disebabkan oleh persolan internal yang melanda system politik di Indonesia pada era reformasi.

Di era Presiden SBY, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN) yang disusun oleh Bappenas. RAN Pemberantasan Korupsi itu berlaku pada tahun 2004-2009. Dengan menggunakan paradigma sistem hukum, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono diuntungkan sistem hukum yang mapan, keberadaan KPK melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional (structure), dan instrument hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dan hukum internasional.

Pemerintahan boleh berganti rezim, berganti pemimpin, namun rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang benar-benar berkomitmen besar dalam pemberantasan korupsi. Harapan dan keinginan kuat untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi telah disandarkan di pundak pemimpin baru negara ini yang akan memulai perjalanan panjangnya pada bulan Oktober mendatang. Kemauan politik kuat yang ditunjukkan untuk mendukung lembaga pemberantas korupsi di negeri ini yang nantinya akan dicatat sebagai sejarah baik atas panjangnya upaya pemberantasan korupsi yang selama ini sudah dilakukan. Semoga!

Bibliografi:

Wijayanto ; Zachrie, Ridwan [ed.]. 2009. Korupsi Mengorupsi Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Muslim, Mahmuddin ; Mahbub, Agus Sahlan ; Erwin, Ahmad Yulden [ed.]. 2004. Jalan Panjang Menuju KPTK. Jakarta: Gerak Indonesia dan Yayasan Tifa.
Chalid, Hamid ; Johan, Abdi Kurnia. 2010. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Tiga Zaman : Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia.
Wawancara dan berbagai sumber lain

BIOGRAFI RIDWAN KAMIL

Sosok walikota satu ini sangat terkenal di kalangan masyarakat Bandung sebagai pemimpin yang membawa perubahan bagi kota Bandung. Berikut Biografi dan Profil dari Ridwan Kamil atau akrab disapa Kang Emil yang menjabat sebagai walikota Bandung. Ridwan Kamil Lahir di Bandung pada tanggal 4 Oktober 1971, Emil nama sapaan akrabnya, ia merupakan anak kedua dari lima bersaudara. Emil atau Ridwan Kamil sebenarnya menyukai berimajinasi sejak masa kecil. Ia suka membaca komik dan melihat foto dari berbagai kota di luar negeri. Sejak kecil ridwan Kamil memiliki semangat kewirausahaan. Ia bersekolah di SDN Banjarsari III Bandung tahun 197 hingga 1984, Ketika sekolah dasar ia telah menjual es mambo buatannya sendiri. Selama bersekolah, ridwan Kamil dikenal sebagai sosok yang aktif dan cerdas. Selain aktif di OSIS, Paskibra dan klub sepak bola, Emil selalu masuk dalam rangking lima besar di kelasnya.

Setelah tamat sekolah dasar ia kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Bandung kemudian di SMA Negeri 3 Bandung pada tahun 1987 hingg 1990. Setelah tamat SMA, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung dengan mengambil jurusan Teknik Arsitektur dari tahun 1990 hingga 1995. Ridwan kamil juga aktif dalam kelompok-kelompok mahasiswa dan unit kegiatan seni. Semangat kewirausahaannya di kampus lagi, untuk mencari dana tambahan untuk kuliah, ia membuat ilustrasi cat air atau maket untuk dosen.

Lulus dari ITB, ia memilih untuk bekerja di Amerika Serikat. Tapi hanya bertahan empat bulan bekerja ia berhenti karena dampak krisis moneter Indonesia yang membuat klien tidak membayar pekerjaannya. Ia tidak langsung pulang ke Indonesia, dia bertahan di Amerika sebelum akhirnya mendapat Beasiswa di University of California, Berkeley. Selagi mengambil S2 di Univesitas tersebut Ridwan Kamil bekerja paruh waktu di Departemen Perancanaan Kota Berkeley. Untuk bertahan hidup di Amerika, ia makan sekali sehari dengan menu murah seharga 99 sen. Perjuangan Ridwan Kamil untuk bertahan hidup di Amerika terus diuji ketika istrinya, Atalia Praratya akan melahirkan anak pertama mereka. Ayah yang kini memiliki dua orang anak ini tidak memiliki uang untuk biaya persalinan istrinya, sehingga akhirnya dia harus mengaku miskin pada pemerintah kota setempat untuk mendapatkan Pengobatan gratis. Akhirnya, ia menemani istrinya melahirkan di sebuah rumah sakit khusus untuk orang miskin, tepatnya di bangsal rumah sakit. Baginya pengalaman jatuh-bangun hidupnya membentuk nilai-nilai tersendiri akan kerasnya perjuangan hidup.

Pada tahun 2002 Ridwan Kamil pulang ke tanah kelahirannya Indonesia dan dua tahun kemudian mendirikan Urbane, firma yang bergerak dalam bidang jasa konsultan perencanaan, arsitektur dan desain. Kini Ridwan Kamil aktif menjabat sebagai Prinsipal PT. Urbane Indonesia, Dosen Jurusan Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung[2], serta Senior Urban Design Consultant SOM, EDAW (Hong Kong & San Francisco), dan SAA (Singapura).

Urbane merupakan firma yang dibangun oleh Ridwan Kamil pada tahun 2004 bersama teman-temannya seperti Achmad D. Tardiyana, Reza Nurtjahja dan Irvan W. Darwis. Reputasi Internasional sudah mereka bangun dengan mengerjakan projek-projek di luar Indonesia seperti Syria Al-Noor Ecopolis di negara Syria dan Suzhou Financial District di China. Tim Urbane sendiri terdiri dari para profesional muda yang kreatif dan berpikir idealis untuk mencari dan menciptakan solusi mengenai masalah desain lingkungan dan perkotaan. Urbane juga memiliki projek berbasis komunitas dalam Urbane Projek Komunitas dimana visi dan misinya adalah membantu orang-orang dalam sebuah komunitas perkotaan untuk memberikan donasi dan keahlian-keahlian dalam meningkatkan daerah sekitarnya.

Urbane telah banyak dianugrahi penghargaan-penghargaan dari media internasional seperti BCI Asia Awards tiga tahun berturut-turut pada tahun 2008, 2009 dan 2010 dan juga BCI Green Award pada tahun 2009 atas projek desain Rumah Botol (dari botol bekas). Urbane juga sering

mengikuti kompetisi di bidang desian arsitektur tingkat nasional seperti Juara 1 kompetisi desain Museum Tsunami di Nangro Aceh Darrussalam tahun 2007, Juara 1 kompetisi desain kampus 1 Universitas Tarumanegara tahun 2007, Juara 1 kompetisi desain Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Indonesia tahun 2009, juara 1 kompetisi desain Sanggar Nagari di Kota Baru Parahyangan di Kabupaten Bandung Barat dan juara 1 kompetisi desain Pusat Seni dan Sekolah Seni di Universitas Indonesia tahun 2009. Ridwan kamil memiliki akun twitter yang beralamat di @ridwankamil

Biodata Ridwan Kamil
Nama Lengkap Tempat Tanggal Lahir Istri Anak Almamater Pekerjaan	Mochamad Ridwan Kamil S.T. MUD Bandung, 4 Oktober 1971 Atalia Praratya Kamil Camillia Laetitia Azzahra Emmiril Khan Mumtadz University Of California (S2), Institut Teknologi Bandung (S1) Arsitek, Dosen di ITB, Walikota Bandung (Sekarang)

http://kolom-biografi.blogspot.com/2014/09/biografi-ridwan-kamil-walikota-bandung.html

RAHASIA SEJARAH SESUNGGUHNYA G 30 S PKI DI INDONESIA

                Gerakan pmberontakan g 30 s pki sejarah yang di ketahui masyrakat selama ini adalah bukan sejarah yang sesungguhnya terjadi, karena di situ ada kebohongan-kebohongan yang memutar balikan fakta sejarah kebenaran sesungguhnya tidak diungkap.
                Awal mula sejarah presiden sukarno kiblat politiknya adalah ke rusia yang dimana disitu ada negara besar yang bernama unisoviet dan negaranya berpaham komunis dan lawan negara unisoviet musuh abadinya yaitu amerika serikat yang berpaham liberalisme, presiden sukarno pernah membuat NASAKOM ( Nasionalis Agama dan Komunis ) dan sangat anti amerika dan juga tidak menyukai negara paman sam itu alasanya salah satunya negara indonesia dan sukarno tidak mau di setir atau di budaki oleh negara amerika serikat.
               situasi politik pada waktu itu di indonesia sukarno sangat disegani dan di hormati di indonesia khususnya dan umum nya di dunia dengan ketegasannya dalam memimpin negara indonesaia, negara amerika mencari cara untuk menggulingkan pemerintahan indonesia yang dipimpin oleh sukarno lewat peran CIA disusunlah sebuah rencana, kebetulan pada waktu itu presiden sukarno sudah sakit-sakitan, lewat suharto amerika mulai melancarkan penggulungan presiden sukarno pada waktu itu partai politik yang sangat dekat dengan presiden sukarno adalah PKI ( Partai Kmunis Indonesia ).
              PKI pada waktu itu sangat menguasai parlemen pemerintahan bahkan ketua MPR sendiri Aidit seorang tokoh PKI dan menteri-mentri dan gubernur hampir rata-rata dari PKI jadi tidak mungkin kalau PKI yang akan menggulingkan pemerintahan sukarno dan membunuh ke 7 para jendral alasan yang logis saja PKI tanpa harus memberontak dia sudah menguasai pemerintahan dan parlemen hampir seluruhnya jadi disini jelas pada waktu itu suharto membuat rencana justru memfitnah PKI yang memberontak dengan alasan adanya dewan jendral yang kejadiannya PKI yang menculik dan membunuh para jendral padahal yang melakukan itu semua bukan PKI tapi suharto di bantu oleh CIA yang didalangi oleh negara amerika serikat yang ingin menggulingkan kepemimpinan presiden sukarno yang kiblat polotiknya ke rusia yang selama ini lawan abadinya negara amerika serikat.
                Kesaksian mantan Menteri Pengairan Dasar zaman Orde Lama HARYA SUDIRJA bahwa Bung Karno menginginkan Menpangad Letjen Achmad Yani menjadi Presiden kedua bila kesehatan Proklamator itu menurun, ternyata sudah lebih dahulu diketahui isteri dan putra-putri pahlawan revolusi tersebut. "Bapak sendiri sudah cerita kepada kami (isteri dan putra-putri Yani) bahwa dia bakal menjadi Presiden.Waktu itu Bapak berpesan, jangan dulu bilang sama orang lain", ujar putra-putri Achmad Yani : Rully Yani, Elina Yani,Yuni Yani dan Edi Yani - Sebelumnya diberitakan dalam acara diskusi "Jakarta - Forum Live, Peristiwa G-30S/PKI, Upaya Mencari Kebenaran" terungkap kesaksian baru, yaitu beberapa hari sebelum peristiwa kelam dalam sejarah republik ini meletus, Bung Karno pernah meminta Menpangad Letjen Achmad Yani menggantikan dirinya menjadi presiden bila kesehatan proklamator itu menurun.
               Kesaksian tersebut disampaikan salah satu peserta diskusi: Harya Sudirja. Menurut mantan Menteri Pengairan Dasar zaman Orde Lama ini, hal itu disampaikan oleh Letjen Achmad Yani secara pribadi pada dirinya dalam perjalanan menuju Istana Bogor tanggal 11 September 1965. Putra-putri Achmad Yani kemudian menjelaskan, kabar baik itu sudah diketahui pihak keluarga 2 (dua) bulan sebelum meletusnya peristiwa berdarah G-30S/PKI. "Waktu itu ketika pulang dari rapat dengan Bung Karno beserta para petinggi negara, Bapak cerita sama ibu bahwa kelak bakal jadi presiden", kenang Yuni Yani, putri keenam Achmad Yani. "Setelah cerita sama ibu, esok harinya sepulang main golf, Bapak juga menceritakan itu kepada kami putra-putrinya. Sambil tertawa, kami bertanya, "Benar nih Pak?" Jawab Bapak ketika itu, "Ya", ucapnya. Menurut Yuni, berita baik itu juga mereka dengar dari ajudan Bapak yang mengatakan Bapak bakal jadi presiden. Makanya ajudan menyarankan supaya siap-siap pindah ke Istana.
             Sedangkan menurut Elina Yani (putri keempat), saat kakaknya Amelia Yani menyusun buku tentang Bapak, mereka menemui Letjen Sarwo Edhie Wibowo sebagai salah satu nara sumber. "Waktu itu, Pak Sarwo cerita bahwa Bapak dulu diminta Bung Karno menjadi presiden bila kesehatan Proklamator itu tidak juga membaik. Permintaan itu disampaikan Bung Karno dalam rapat petinggi negara. Di situ antara lain, ada Soebandrio, Chaerul Saleh dan AH Nasution", katanya. "Bung Karno bilang, Yani kalau kesehatan saya belum membaik kamu yang jadi Presiden", kata Sarwo Edhie seperti ditirukan Elina.
              Presiden sukarno sakitnya semakin parah dan keparahan sakitnya ini justru direncanakan oleh CIA lewat suharto dengan membiarkan semakin parah dan tidak memberikan pengobatan yang tepat pada presiden sukarno yang tujuanya agar presiden sukarno tidak sembuh dan diharapkan meninggal dunia, disini juga di hembuskan fitnah oleh CIA lewat suharto bahwa yang membuat sukarno sakit dan yang melakukan pembiaran adalah PKI.
             Dengan semakin parahnya presiden sukarno dengan sakitnya terdengar kabar akan memberikan jabatannya sebagai presiden kepada jendral ahmad yani dan itu dibenarkan Yuni pihak keluarga senang mendengar berita Bapak bakal jadi Presiden. Namun ibunya (Alm.Nyonya Yayuk Ruliah A.Yani) usai makan malam membuat ramalan bahwa kalau Bapak tidak jadi presiden, bisa dibunuh. "Ternyata ramalan ibu benar. Belum sempat menjadi presiden menggantikan Bung Karno,Bapak dibunuh secara kejam dengan disaksikan adik-adik kami. Untung dan Eddy. "Kalau Bapakmu tidak jadi presiden, ya nangendi (bahasa Jawa artinya :kemana) bisa dibunuh", kata Nyonya Yani seperti ditirukan Yuni. Lalu siapa pembunuhnya ? Menurut Yuni, Ibu dulu mencurigai dalang pembunuhan ayahnya adalah petinggi militer yang membenci Achmad Yani. Dan yang dicurigai adalah Soeharto. Mengapa Soeharto membenci A.Yani ? Yuni mengatakan,sewaktu Soeharto menjual pentil dan ban yang menangkap adalah Bapaknya. "Bapak memang tidak suka militer berdagang.Tindakan Bapak ini tentunya menyinggung perasaan Soeharto". "Selain itu, usia Bapak juga lebih muda, sedangkan jabatannya lebih tinggi dari Soeharto", katanya.
                Sedangkan Rully Yani (putri sulung) yakin pembunuh Bapaknya adalah prajurit yang disuruh oleh atasannya."Siapa orangnya, ini yang perlu dicari", katanya.Mungkin juga, lanjutnya, orang-orang yang tidak suka terhadap sikap Bapak yang menentang upaya mempersenjatai buruh, nelayan dan petani. "Bapak dulu kan tidak suka rakyat dipersenjatai. Yang bisa dipersenjatai adalah militer saja", katanya. Menurut dia, penjelasan mantan tahanan politik G-30S/PKI Abdul Latief bahwa Soeharto dalang G-30S/PKI sudah bisa menjadi dasar untuk melakukan penelitian oleh pihak yang berwajib. "Ini penting demi lurusnya sejarah. Dan kamipun merasa puas kalau sudah tahu dalang pembunuhan ayah kami", katanya. Dia berharap, kepada semua pelaku sejarah yang masih hidup bersaksilah supaya masalah itu bisa selesai dengan cepat dan tidak menjadi tanda tanya besar bagi generasi muda bangsa ini. Kesaksian istri dan putra-putri A.Yani bahwa Bapaknyalah yang ditunjuk Bung Karno untuk jadi Presiden kedua menggantikan dirinya, dibenarkan oleh mantan Asisten Bidang Operasi KOTI (Komando Operasi Tertinggi), Marsekal Madya (Purn) Sri Mulyono Herlambang dan ajudan A.Yani, Kolonel (Purn) Subardi. Apa yang diucapkan putra-putri Jenderal A.Yani itu benar. Dikalangan petinggi militer informasi tersebut sudah santer dibicarakan. Apalagi hubungan Bung Karno dan A.Yani sangat dekat, ujar Herlambang. Baik Herlambang maupun Subardi menyebutkan, walaupun tidak terdengar langsung pernyataan Bung Karno bahwa dia memilih A.Yani sebagai Presiden kedua jika ia sakit, namun keduanya percaya akan berita itu. "Hubungan Bung Karno dengan A.Yani akrab dan Yani memang terkenal cerdas, hingga wajar jika kemudian ditunjuk presiden",kata Herlambang. "Hubungan saya dengan A.Yani sangat dekat, hingga saya tahu betapa dekatnya hubungan Bung Karno dengan A.Yani", ujar Herlambang yang saat ini sedang menyusun buku putih peristiwa G-30S/PKI. Menyinggung tentang kecurigaan Yayuk Ruliah A.Yani (istri A.Yani), bahwa dalang pembunuh suaminya adalah Soeharto, Herlambang mengatakan bisa jadi seperti itu. Pasalnya 2 (dua) bulan sebelum peristiwa berdarah PKI, Bung Karno sudah menunjuk A.Yani sebagai penggantinya. Tentu saja hal ini membuat iri orang yang berambisi jadi presiden.Waktu itu peran CIA memang dicurigai ada, apalagi amerika serikat tidak menyukai Bung Karno karena terlalu vokal.
                Sedangkan Yani merupakan orang dekat Bung Karno. Ditambahkan Herlambang, hubungan A.Yani dengan Soeharto saat itu kurang harmonis. Soeharto memang benci pada A.Yani. Ini gara-gara Yani menangkap Soeharto dalam kasus penjualan pentil dan ban. Selain itu Soeharto juga merasa iri karena usia Yani lebih muda, sementara jabatannya lebih tinggi. Terlebih saat A.Yani menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Bung Karno meningkatkan status KASAD menjadi Panglima Angkatan Darat. "Dan waktu itu A.Yani bisa melakukan apa saja atas petunjuk Panglima Tertinggi Soekarno, tentu saja hal ini membuat Soeharto iri pada A.Yani.
               Dijelaskan juga, sebenarnya mantan presiden Orde Baru itu tidak hanya membenci A.Yani,tapi semua Jenderal Pahlawan Revolusi. D.I.Panjaitan dibenci Soeharto gara-gara persoalan pengadaan barang dan juga berkaitan dengan penjualan pentil dan ban. Sedangkan kebenciannya terhadap MT. Haryono berkaitan dengan hasil sekolah di SESKOAD. Disitu Soeharto ingin dijagokan tapi MT.Haryono tidak setuju. Terhadap Sutoyo, gara-gara ia sebagai Oditur dipersiapkan untuk mengadili Soeharto dalam kasus penjualan pentil dan ban itu. Menurut Subardi, ketahuan sekali dari raut wajah Soeharto kalau dia tidak menyukai A.Yani. Secara tidak langsung istri A.Yani mencurigai Soeharto.
               Dan ternyata surat supersemar ( surat perintah sebelas maret ) yang selama ini diakui oleh suharto sebagai surat perintah dari presiden sukarno untuk mengangkat dirinya ( suharto ) menggantikan sukarno menjadi presiden, padahal isinya surat itu bukan seperti itu tapi perintah untuk mengamankan situasi keamanan yang pada waktu itu sedang memanas.
              Surat SUPERSEMAR yang asli yang selama ini di bicarakan itu tidak pernah diperlihatkan oleh suharto kepada umum yang di perlihatkan surat supersemar yang palsu yang dibuat oleh dia sendiri, yang mengangkat suharto menjadi presiden selama 32 tahun.
              Strategi memputar balikan fakta sejarah ini berhasil dilakukn oleh CIA lewat suharto yang di dukung oleh negara amerika serikat, hasilnya PKI berhasil difitnah sebagai pembunuh para jendral juga sebagai yang membuat kekacauan yang ingin menggulingkan pemerintahan sukarno dan ingin mengganti PANCASILA sebagai pedoman negara indonesia bahkan sukarno dianggap juga sebagai antek-antek dan pendukung PKI padahal semua itu salah yang sejujurnya adalah kesimpulannya yang menggulingkan pemerintahan sukarno dan yang membunuh para jendral serta yang membuat kekacauan kudeta adakah ulah CIA oleh negara amerika serikat lewat tangan suharto yang selama ini pernah menjadi presiden indonesia selama 32 tahun lamanya.
              Itulah fakta sesungguhnya sejarah yang selama ini pernah menggurat negara kesatuan republik infonesia, semoga kita semua bisa menghilangkan buruk sangka dan kebencian yang selama ini kita rasakan, hilangkan pikiran buruk tentang PKI sebenarnya tidak pernah melakukan semua itu janganlah memandang sebelah mata kepada mantan PKI karena itu tidak adil menuduh yang tidak pernah mereka lakukan